Selasa, 29 November 2022 – 23:52 WIB
VIVA Nasional – Wujud nyata pelibatan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi bisa dengan merealisasikan desa anti korupsi. Jika bisa direalisasikan maka akan jadi acuan dalam tata kelola pemerintahan desa.
Demikian disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar saat peluncuran 10 desa percontohan desa anti korupsi 2022 di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hadir Ketua KPK Firli Bahuri dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
“10 desa percontohan ini akan jadi model yang menginspirasi desa-desa di seluruh Indonesia dalam penyelenggaraan tatakelola pemerintahan desa yang baik dan bersih,” kata Halim, dalam keterangannya, Selasa, 29 November 2022.
Halim mengatakan, hampir seluruh kementerian dan lembaga punya komitmen bersama-sama mendampingi proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut dia, salah satu lembaga tersebut adalah KPK.
Bagi dia, kolaborasi antar lembaga terkait sangat penting. Alasan Halim tak mungkin pihaknya bisa menangani 74.961 desa seluruh Indonesia dengan berbagai permasalahan dan ragam variasi budaya yang dimiliki.
“Permasalahan ini akan lebih cepat atau lebih bagus lagi ketika KPK juga ikut dampingi berbagai program pembangunan di desa dengan programnya yang luar biasa Desa tanpa korupsi,” ujar politikus PKB tersebut.
Mendes PDDT Abdul Halim bersama Ketua KPK Firli Bahuri.
Sumber: www.viva.co.id
